Search results
kembangannya dalam sektor formal dan informal, Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelindungan pekerja perempuan, dan isu-isu aktual lainnya dalam hubungan kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Artikel disusun dengan menempatkan teori dan
hubungan kerja dan sistem pengupahan di era digital yang belum diadopsi dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia seperti hubungan kemitraan, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia. Perlu ada pendekatan yang realistis untuk menghadapi digitalisasi kerja yang dapat berpotensi ...
Ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10 paź 2024 · Pasal 81 angka 47 yang mengubah Pasal 156 UU Ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
poin utama terkait dengan hukum ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. 1. Fleksibilitas Jam Kerja: Salah satu aspek penting dari UU Cipta Kerja adalah fleksibilitas dalam jam kerja. Undang-undang ini memberikan fleksibilitas bagi majikan untuk menyesuaikan jam kerja pekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, dengan
4 lis 2024 · Jakarta – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal dalam Undang-undang (UU) 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya melalui putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023.
