Search results
Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia 495 akan tetapi terdapat perbedaan antara Pembukaan UUD yang merupakan hasil BPUPK dengan hasil PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Anggota PPKI melakukan perubahan mendasar mengenai Pembukaan UUD (yang hampir seluruhnya
Asshiddiqie, penduduk Indonesia yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari harus berpegang pada dua tali pengikat sekaligus, yaitu Al-quran beserta Sunnah Rasul dan UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Indonesia, kebebasan beragama dijamin secara konstitusional oleh negara, seperti tercantum dalam pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 dan pasal 29 UUD 1945, juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan atas Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik PBB.
Hak Asasi Manusia. bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Berdasarkan pada Pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah berkewajiban mengatur kehidupan beragama di Indonesia.
1. Hukum Islam : Pengertian, ruang lingkup dan tujuannya. Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis.
Di Indonesia, dalam praktik pengakuan hak-hak agama dapat dilihat dalam pembuatan beberapa undang-undang dan peraturan seperti Hukum Haji, Hukum Zakat, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Pengadilan Agama, Hukum Perkawinan, Qanun di Aceh dan Peraturan Syariah di beberapa Provinsi di Indonesia.
