Search results
9 paź 2024 · Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah.
8 lis 2022 · Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
1 kwi 2024 · Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi , yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan ...
2 wrz 2024 · Kerugian keuangan atau perekonomian negara ini dapat disebut juga sebagai kerugian negara. Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Lalu, bagaimana cara menentukan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana ...
Korupsi tidak sekedar tindak pidana, ia merupakan perbuatan yang diliputi oleh kompleksitas pelanggaran nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran kepercayaan dan sederet
Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9 lis 2021 · Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
