Search results
Terhadap Penelitian dan Pengkajian tentang Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktek dan Prosedurnya ini, telah dibahas lebih lanjut melalui seminar terbatas yang hasilnya sebagaimana dapat kita baca dan kaji dalam buku ini.
PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM INDONESIA1 Oleh : Gerald Liem Imanuel2 ABSTRAK Hukum Pidana Adat (Adat Recht) sebagai hukum yang hidup (living law), adalah realitas yang tidak dapat dihilangkan. Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat indonesia.
diharapkan mampu mengupas tuntas tentang relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kont-ribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dengan Studi pada Suku Teng-ger Desa Ngadisari dan penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger.
Hukum Pidana Adat sebagai hukum yang hidup [living law), adalah realitas yang tidak dapat dihilangkan atau dimatikan. Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia,
Hukum pidana adat Indonesia yang terbagi dalam beberapa satuan hukum adat melambangkan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang dulunya diatur oleh hukum Islam. Hukum adat sangat relevan sebagai bahan pertimbangan reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat, berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal yang dilakukan masyarakat atau masyarakat adat secara turun temurun, sudah relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
25 gru 2023 · Hukum pidana adat Indonesia yang terbagi dalam beberapa satuan hukum adat melambangkan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang dulunya diatur oleh hukum Islam. Hukum adat sangat relevan sebagai bahan pertimbangan reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
