Search results
3 dni temu · NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. "Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 ...
13 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara bakal dimulai setelah pemindahan ibu kota negara tahap pertama dilaksanakan tahun 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan, saat ini proyek Gedung DPR di IKN masih dalam tahap perencanaan.
8 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dimulai pada tahun 2024. Sedangkan untuk saat ini, masih dibangun kantin serta parkirannya yang bakal rampung pada November 2023.
11 kwi 2018 · Rencana anggaran yang diajukan DPR untuk tahun 2019 meningkat Rp2 miliar dibandingkan tahun 2018 dan mencakup usulan yang masih kontroversial: pembangunan gedung DPR baru.
3 dni temu · Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) membeberkan progres terbaru dari pembangunan IKN. Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H Sumadilaga, menuturkan salah satu bangunan yang belum digarap adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kendati begitu, bangunan ini ditargetkan rampung pada 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
18 mar 2024 · Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkap perihal rencana pembangunan gedung DPR. Bambang menyebut saat ini tengah dalam proses didesain oleh PUPR.
26 paź 2017 · TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan disusun ulang. Menurut pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, hal itu dilakukan karena hasil sayembara desain pembangunan gedung DPR tidak sesuai dengan yang diinginkan lembaganya.
