Search results
GEDUNG. Komplek MPR/DPR/DPD RI terdiri dari beberapa Gedung, yaitu: Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas, Gedung Nusantara I setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan, Gedung Nusantara ...
29 wrz 2017 · Bangunan ”kembaran” Gedung DPR, Stadtshause di Berlin, Jerman, sudah lebih dulu ambruk. Oleh karena itulah dia merasa khawatir, meski secara teknis usia Gedung DPR bisa mencapai lebih dari 50 tahun, dengan syarat tidak dibebani secara berlebihan dan dipelihara dengan baik.
5 lip 2023 · Gedung-gedung di dalamnya lantas dinamai dengan bahasa Sanskerta: Grahatama, Lokawirabasha Tama, Pustaloka, Grahakarana, dan Samania Sasanagraha. Sementara usulan mengubah namanya seperti sekarang: Gedung Nusantara, Gedung Nusantara I hingga Gedung Nusantara V, serta Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI) mulai muncul di pengujung rezim Orde Baru.
24 wrz 2019 · Ide pembangunan gedung DPR/MPR pun awalnya tidak difungsikan untuk badan legislatif Indonesia tersebut. Pada 8 Maret 1965, keluar surat putusan presiden no 48 terkait penugasan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Soeprajogi, untuk melakukan pembangunan political venues di Jakarta.
Kompleks Parlemen Republik Indonesia (disebut juga sebagai Gedung MPR/DPR/DPD RI) adalah tempat bersidang Kursi Legislatif Indonesia, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
27 lis 2014 · Pada 1998, gedung DPR/MPR diduduki mahasiswa, Orde Baru pun tumbang. Semua hal yang berbau Orde Baru mulai digugat. Termasuk dominasi bahasa Jawa. Beberapa waktu berselang, muncul usulan dari anggota DPR/MPR untuk mengubah nama-nama gedung dan ruangan tersebut.
26 paź 2017 · TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan disusun ulang. Menurut pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, hal itu dilakukan karena hasil sayembara desain pembangunan gedung DPR tidak sesuai dengan yang diinginkan lembaganya.
