Search results
3 dni temu · NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. "Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 ...
8 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dimulai pada tahun 2024. Sedangkan untuk saat ini, masih dibangun kantin serta parkirannya yang bakal rampung pada November 2023.
13 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara bakal dimulai setelah pemindahan ibu kota negara tahap pertama dilaksanakan tahun 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan, saat ini proyek Gedung DPR di IKN masih dalam tahap perencanaan.
7 cze 2023 · Menteri PUPR Dody Hanggodo Sebut Serapan Anggaran IKN pada 2024 Baru 57,8 Persen. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024.
31 sie 2010 · Gedung itu sesuai dengan standar ruang kerja anggota dewan terdiri dari ruang kerja, anggota, ruang staf ahli dan asisten pribadi, ruang rapat kecil, kamar istirahat, KM/WC dan ruang tamu. Untuk satu anggota DPR dengan 5 staf ahli dan 1 asisten membutuhkan ruangan seluas 120 meter persegi.
29 wrz 2017 · Gedung DPR secara resmi digunakan pada Maret 1968 untuk Sidang Umum MPRS V (Kompas, 28 Februari 1993). Tahun 1973 untuk pertama kalinya Sidang Umum MPR dilangsungkan di Gedung DPR. Sampai sekarang gedung ini tetap berdiri tegak, menjadi salah satu penanda di Ibu Kota. Berubah
15 maj 2024 · Bambang menilai pembangunan gedung DPR RI IKN cukup penting untuk melengkapi trias politika, yakni adanya lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Dengan demikian, IKN dapat berfungsi secara utuh. Perihal desain gedungnya, Kementerian PUPR telah menetapkan pemenang sayembara kompleks perkantoran legislatif.
