Search results
2 dni temu · NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. "Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 ...
7 cze 2023 · Menteri PUPR Dody Hanggodo Sebut Serapan Anggaran IKN pada 2024 Baru 57,8 Persen. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024.
4 dni temu · Bagi Prabowo, kata dia, IKN adalah Ibu kota Politik. Otorita IKN harus merampungkan gedung-gedung legislatif dan yudikatif dalam empat tahun ke depan, selain gedung-gedung eksekutif. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyebutkan Presiden Prabowo berharap pada Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN.
Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gelora, di sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gerbang Pemuda dengan tempat-tempat seperti Kompleks Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kompleks Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Komplek Senayan Park (SPARK) (sebelumnya Taman Ria Senayan).
20 paź 2024 · Gedung DPR/MPR RI mulai dibangun pada 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 48 Tahun 1965. Melalui surat tersebut, Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melaksanakan pembangunan proyek political venues (tempat politik).
GEDUNG. Komplek MPR/DPR/DPD RI terdiri dari beberapa Gedung, yaitu: Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas, Gedung Nusantara I setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan, Gedung Nusantara ...
Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali ditolak oleh sejumlah kalangan, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedung baru.
