Search results
3 dni temu · NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. "Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 ...
- Target Basuki, Gedung MPR/DPR dan MK di IKN Terbangun dalam 2 Tahun
Sebagai target awal, Basuki akan merealisasikan pembangunan...
- Target Basuki, Gedung MPR/DPR dan MK di IKN Terbangun dalam 2 Tahun
19 mar 2024 · NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) baru dimulai pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (18/3/2024).
21 paź 2024 · Sebagai target awal, Basuki akan merealisasikan pembangunan gedung-gedung kantor lembaga yudikatif, dan legislatif dalam dua tahun. "Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," tegasnya.
23 lut 2022 · https://medan.tribunnews.com/2022/02/24/sayembara-desain-gedung-dpr-mpr-dan-dpd-di-ikn-baruDesain gedung DPR, MPR, dan DPD di ibu kota baru akan disayembarak...
8 cze 2023 · Kemudian, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 2 (Bidang Perekonomian) di Nusantara bakal dibangun dengan nilai Rp766 miliar. Kantor buat aparatur sipil negara (ASN) di Kemenko Perekonomian itu bakal dikerjakan oleh perusahaan konstruksi pelat merah, PT Hutama Karya (Persero) yang mendapat kontrak tersebut.
13 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara bakal dimulai setelah pemindahan ibu kota negara tahap pertama dilaksanakan tahun 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan, saat ini proyek Gedung DPR di IKN masih dalam tahap perencanaan.
27 lut 2024 · Gedung DPR baru akan mulai dibangun pada akhir 2024 akhir dan membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun untuk penyelesaiannya, sebagaimana menurut keterangan dari Otorita IKN dan Kementerian PUPR. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, IKN mensyaratkan kendaraan yang akan digunakan harus ramah lingkungan dalam rangka upaya mendukung nol emisi karbon.