Search results
2 dni temu · NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. "Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 ...
- Target Basuki, Gedung MPR/DPR dan MK di IKN Terbangun dalam 2 Tahun
Sebagai target awal, Basuki akan merealisasikan pembangunan...
- Target Basuki, Gedung MPR/DPR dan MK di IKN Terbangun dalam 2 Tahun
21 paź 2024 · Sebagai target awal, Basuki akan merealisasikan pembangunan gedung-gedung kantor lembaga yudikatif, dan legislatif dalam dua tahun. "Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," tegasnya.
13 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dimulai setelah pemindahan ibu kota negara tahap pertama dilaksanakan tahun 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan, saat ini proyek Gedung DPR di IKN masih dalam tahap perencanaan.
21 paź 2024 · Mengikuti target Prabowo, Basuki menambahkan, gedung-gedung lembaga legislatif seperti MPR dan DPR, serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), bisa rampung pada 2026.
8 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dimulai pada tahun 2024.
7 cze 2023 · tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
19 mar 2024 · NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) baru dimulai pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (18/3/2024).
