Search results
4 dni temu · TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, membeberkan peluang keberlanjutan Kurikulum Merdeka yang digagas mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Menurutnya, apabila Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif, maka harus dipertimbangkan untuk dilanjutkan. “Jangan sampai kita itu ada adagium ‘Oh karena menterinya baru ...
4 dni temu · JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta kurikulum Merdeka Belajar tak perlu diganti dengan menterinya berganti.. Sebab, sesuatu kebijakan yang positif dari era sebelumnya harus dilanjutkan atau diperbaiki. "Ya tentu saja satu kebijakan yang mungkin menjadi unggulan dari kementerian sebelumnya, jika itu ada hal-hal positif kalau menurut kami, tentunya harus ...
2 maj 2024 · Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
28 lut 2024 · PARLEMENTARIA, Kulon Progo – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Menurutnya ada tantangan yang harus diatasi, terutama dalam memberikan akses pendidikan yang merata.
28 mar 2024 · Hetifah melihat langkah transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka dapat mengejawantahkan hakekat dan tujuan pendidikan nasional dengan lebih baik lagi. “Sebagai pendekatan baru dalam pembelajaran di Indonesia, Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal serta ...
4 dni temu · Jakarta -. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian merespons harapan Mendikbud Ristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim agar kurikulum Merdeka Belajar dilanjutkan. Hetifah menyebutkan kebijakan ...
12 kwi 2022 · JAKARTA - Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pakar dan praktisi pendidikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Rapat Panitia Kerja (Panja) tersebut sebagai langkah mengkaji Kebijakan Kurikulum.
