Search results
3 dni temu · Peringatan telah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait suhu panas yang melanda Indonesia. BMKG juga telah mengeluarkan daftar beberapa daerah yang akan mengalami imbas paling besar. Dari hasil analisa BMKG suhu di beberapa daerah akan mencapai 37 hingga 38,4 derajat Celcius.
8 maj 2023 · Gelombang panas sulit terjadi di Indonesia. Sebab, sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Iklim dan cuacanya juga lebih banyak dikontrol oleh parameter angin dan curah hujan.
1 dzień temu · Ini Kata BMKG. Terpanas Sejak 1981, Suhu Indonesia Capai 38,4 Derajat Celsius! Ini Kata BMKG. KOMPAS.TV - Apakah anda merasakan panasnya cuaca di wilayah anda beberapa hari ini? Ya, Indonesia memang tengah dilanda gelombang panas, bahkan mencapai 38,4 derajat celsius. Lalu, apa saja yang dilakukan warga untuk beradaptasi di cuaca panas ini?
Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Profil Negara Indonesia. 11. Uraian tentang skor Indonesia. Ringkasan Eksekutif. Laporan Negara Indonesia ini menyajikan temuan-temuan dari Laporan Indeks Negara Hukum WJP 2014 yang disertai sorotan terpilih dan tren sepanjang polling masyarakat umum Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 yang diadakan di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
28 mar 2024 · Indonesia sebagai negara hukum menghadapi pasti berbagai tantangan, namun komitmen untuk menjadikan hukum sebagai dasar utama pemerintahan harus tetap kuat. Komitmen tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, warga negara saja atau bahkan lembaga-lembaga hukum saja.
2 dni temu · Padahal, yang dipersoalkan oleh penggugat adalah soal tindakan administrasi. Dalam hukum administrasi negara, penerbitan sertifikat itu adalah tindakan atau keputusan TUN. Hubungan administrasi di negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
