Search results
3 dni temu · Ir. Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. Sebagai salah satu proklamator kemerdekaan, Soekarno memiliki peran vital dalam merintis dan membangun fondasi negara yang baru merdeka. ... Soeharto resmi menjadi presiden kedua Republik Indonesia pada 12 Maret 1967. Ia memimpin ...
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Panglima Tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11 wrz 2021 · KOMPAS.com - Soeharto adalah Presiden Indonesia kedua yang menjabat sejak 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998. Masa jabatan Soeharto ini disebut dengan Orde Baru, di mana yang menjadi fokus utamanya adalah pembangunan.
18 lis 2021 · Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1). Pasal 4 ayat 1 memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengatur proses pemerintahan berdasarkan batasan yang berada pada UUD 1945.
6 gru 2023 · Soeharto merupakan presiden kedua Indonesia yang menggantikan Soekarno. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta . Soeharto dilantik sebagai presiden RI yang kedua pada 12 Maret 1967, tepatnya saat pengadaan Sidang Istimewa MPRS.
23 paź 2024 · Soeharto, yang akrab disapa Pak Harto, menggantikan Soekarno dan menjadi presiden kedua. Ia menjabat dari 27 Maret 1968 hingga 21 Mei 1998. ... Susilo Bambang Yudhoyono, atau SBY, adalah presiden keenam Indonesia yang memimpin selama dua periode, dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. SBY berhasil memimpin dengan didampingi oleh Muhammad ...
16 lis 2023 · Ia menjadi Presiden ke-2 Indonesia pada 27 Maret 1968 setelah Sukarno diberhentikan. Selama kepemimpinannya, Soeharto dikenal dengan pembangunan ekonomi yang pesat dan stabilisasi politik. Namun, keberhasilannya juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan korupsi dalam pemerintahannya.
