Search results
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah lembaga negara di Indonesia yang memiliki wewenang dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya selama era sebelum amandemen UUD 1945.
13 paź 2023 · Fungsi MPR. Fungsi MPR yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: Mengubah dan menetapkan UUD. Fungsi ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (1). Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Fungsi ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
22 cze 2023 · Apa fungsi MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia? Ternyata ada 3 fungsi yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satunya adalah melantik presiden. Dulu MPR adalah lembaga tertinggi negara, namun sekarang telah berubah. Semenjak peraturan perundang-undangan berubah, maka MPR saat ini hanya berkedudukan sebagai lembaga negara.
28 cze 2021 · MPR memiliki tugas serta wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
20 wrz 2015 · Adapaun tugas, wewenang, serta fungsi MPR menurut UUD 1945 antara lain adalah : 1. Mengadakan perubahan serta penetapan Undang-Undang. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah mengadakan perubahan serta penetapan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945.
MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
24 wrz 2024 · Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
