Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. 8 gru 2021 · Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia membutuhkan lembaga yang berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA).

  2. Dalam praktiknya, MA memiliki 4 fungsi utama yakni fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, dan nasihat. Agus Sahbani. 18 Oktober 2021. Bacaan 4 Menit. Gedung MA. Foto: RES. Mahkamah Agung (MA) dapat dikatakan merupakan lembaga negara tertua di Indonesia yang lahir pada 19 Agustus 1945.

  3. Terdapat dua perubahan mendasar pada MPR setelah perubahan UUD, yaitu perubahan susunan keanggotaan serta perubahan kewenangan MPR, yang berimplikasi pada prubahan dalam tata hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lainya11. Pertama, secara keanggotaan, kini keanggotaan MPR terdiri dari

  4. Amandemen pertama merupakan salah satu agenda reformasi pasca jatuhnya pemerintahan orde baru di mana fungsi kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden. Tujuannya adalah memberi payung hukum bagi reformasi dan berbagai perubahan yang akan terjadi.

  5. 6 paź 2021 · tirto.id - Dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Adapun tujuan dari Amandemen yaitu untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Amandemen juga ditujukan untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan guna penyempurnaan UUD 1945.

  6. 30 paź 2023 · tirto.id - Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir seiring terjadinya reformasi 1998. Secara umum, tujuan Amandemen UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

  7. 6 lut 2020 · Tujuan perubahan UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu.