Search results
8 gru 2021 · Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia membutuhkan lembaga yang berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Bab III.
Dalam praktiknya, MA memiliki 4 fungsi utama yakni fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, dan nasihat.
14 paź 2019 · Perubahan ketiga Amandemen UUD 1945 menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal dan bab-bab berikut ini: Pasal 1. (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diubah menjadi.
Sejak tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen ketiga dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 1 - 9 November 2001. Perubahan meliputi 23 Pasal yang tersebar dalam tujuh bab.
MA: Kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. MA bersifat mandiri dan tidak boleh diengaruhi oleh kekuasaan lain. BPK: Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara.
Pasal 24A: MA berwenang pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24B: Komisi YUdisial atau KY bersifat mandiri dn berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.
6 paź 2021 · tirto.id - Dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Adapun tujuan dari Amandemen yaitu untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Amandemen juga ditujukan untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan guna penyempurnaan UUD 1945.
