Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

1. www.hukumonline.com › klinik › aArti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review |...

   www.hukumonline.com › klinik › a

   • Zapisane w pamięci cache

   Sistem hukum Indonesia mengenal legislative review dan executive review. Legislative review dan executive review adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah suatu undang-undang melalui lembaga legislatif atau lembaga eksekutif berdasarkan fungsi legislasi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut sebagaimana yang diatur dalam konstitusi ...

2. jurnal.umsu.ac.id › index › KONSTITUSIEXECUTIVE REVIEW/ ADMINISTRATIVE REVIEW: PERSPEKTIF KEWENANGAN...

   jurnal.umsu.ac.id › index › KONSTITUSI

   elum diatur secara implisit dalam UU 38/2009, Perpres 165/2014, Perpres 7/2015 maupun Perpres 44/2015. Selain itu juga dengan menggunakan teori pengawasan, executive review/ administrative review oleh Menkumham merupakan bagian dari mekanisme kontrol norma hukum yang telah dibentuk (legal norm control mechanism) yang disebut juga administrative ...

3. www.hukumonline.com › berita › aArti Judicial Review, Legislative Review, dan Executive Review

   www.hukumonline.com › berita › a

   • Zapisane w pamięci cache

   28 kwi 2020 · Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini. ... Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi. Ada Pertanyaan? Hubungi Kami. ... Legislative Review, dan Executive Review. Klinik Hukumonine. 28 April 2020. Bacaan 2 Menit. Hukumonline. Selengkapnya: bit.ly/ReviewPeraturan.

4. repository.uin-suska.ac.id › 15980/8/8BAB III KERANGKA TEORI A. Executive review - Universitas Islam...

   repository.uin-suska.ac.id › 15980/8/8

   Di Indonesia, eksekutif review diwujudkan dalam bentuk pengujian terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Provinsi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Eksekutif review merupakan bagian dari sistem pengawasan dalam

5. repository.unib.ac.id › 8944 › 2PENGATURAN EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH...

   repository.unib.ac.id › 8944 › 2

   Executive review merupakan salah satu bagian pengawasan dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah khususnya terhadap Perda, bagaimanakah pengaturan executive review terhadap Perda kabupaten/kota dan bagaimana pula akibat hukum terhadap hasil Perda yang telah melalui proses executive review.

6. www.researchgate.net › publication › 337794232_Mendudukkan_Konsep_Executive_Review(PDF) Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum ...

   www.researchgate.net › publication › 337794232_Mendudukkan_Konsep_Executive_Review

   26 cze 2019 · Penelitian ini akan menjawab bagaimana aspek hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dan kedudukan executive review dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

7. www.researchgate.net › publication › 337794232_Mendudukkan_Konsep_Executive_ReviewJurnal Penelitian Hukum De eJure - ResearchGate

   www.researchgate.net › publication › 337794232_Mendudukkan_Konsep_Executive_Review

   executive review as a solution. The problem is, which state ins. itution who has the authorities. This research describes the legal aspects in the making of laws and regulations and the...