Search results
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI. NASKAH DINAS DEWAN. PROGRAM ARSIP VITAL. FORMAT DAFTAR ARSIP. DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN. DAFTAR BERKAS DAN DAFTAR ISI BERKAS. ... [ bidang.arsipmuseum@gmail.com - bid_armus@dpr.go.id - (021) 5723570 - 0812 7580 3524 ] Page updated. Google Sites ...
21 maj 2019 · Berdiri di Atas Wakil Rakyat. Oleh: Rifandi S. Nugroho | Selasa, 21 Mei 2019. Kompleks parlemen DPR/MPR RI di Senayan mulanya adalah arena politik yang digagas Sukarno pada tahun 1965 untuk penyelenggaraan Conference of New Emerging Forces (CONEFO). Melalui sayembara desain dalam waktu yang singkat, Soejoedi dipilih sebagai pemenangnya.
Pertama, catatan sejarah mengenai sejumlah gedung lain di berbagai kota yang pernah dipakai oleh lembaga negara atau lembaga yang berfungsi sama, di masa-masa sebelumnya. Kedua, alasan kuat mengapa Pemerintah Republik Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk membangun gedung ini.
21 lip 2023 · Gedung DPR/MPR RI adalah gedung yang digunakan sebagai kantor para legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Gambar ilustrasi rancangan gedung Conefo (sekarang gedung MPR/DPR) karya Arsitek Soejoedi. Diterbitkan di buku Tegang Bentang halaman 70. Foto maket gedung MPR/DPR yang dipindai dari buku Tegang Bentang halaman 62.
The Parliamentary Complex of Indonesia (Indonesian: Kompleks Parlemen Republik Indonesia), [1] [2] also known as the MPR/DPR/DPD Building, is the seat of government for the Indonesian legislative branch of government, which consists of the People's Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative ...
4 dni temu · Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2024). Foto: Kresno/vel.PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan susunan keanggotaan fraksi-fraksi di setiap alat kelengkapan dewan (AKD). Secara resmi, susunan tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C)