Search results
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Cakupan penyusunan buku ini meliputi layanan e-banking dan permasalahannya yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Adapun layanan e-banking yang ada pada industri perbankan tersebut antara lain meliputi ATM (Automated Teller Machine), internet banking, mobile
ia Nomor 6701).BAB VII KETENTUAN PENUTUPPasal 39 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62.
2 paź 2021 · Kepastian mengenai regulasi pengawasan bank digital di Indonesia akhirnya terjawab setelah adanya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 2021. POJK tersebut mengatur secara rinci mengenai definisi, syarat, pengoperasian hingga tata kelola bank digital.
Perbankan Elekronik (bahasa Inggris: E-banking) E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.
19 paź 2020 · Dalam hal ini, Pelaksanaan bisnis yang dijalankan secara legalitas untuk pengembangan fintechnya memiliki potensi resiko yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan ...
DIGITAL BANKING: PERMUDAH AKSES LAYANAN PERBANKAN DI MASA PANDEMI. Sobat Sikapi, sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya industri perbankan merupakan kategori sektor esensial yang diizinkan dan diperbolehkan tetap beroperasi selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
