Search results
ayat (1) dikecualikan bagi: a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan/atau b. Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain. (3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap harus menyampaikan
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Teknologi Informasi (TI) memberikan tantangan baru bagi industri perbankan di Indonesia, khususnya dengan kemunculan industri jasa keuangan yang mengedepankan penyediaan kemudahan layanan keuangan dengan memanfaatkan TI, seperti fintech. Hal ini menuntut bank untuk
Bagi bank, e-banking meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income) dan mengurangi biaya operasional apabila dibandingkan dengan pelayanan transaksi melalui kantor cabang
1 dzień temu · A. Definisi Bank Digital. Bank digital didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga perbankan yang termasuk dalam bank badan hukum Indonesia (BHI). Mereka beroperasi secara online dan tidak memiliki kantor fisik selain kantor pusat atau memiliki kantor fisik yang terbatas. Bank digital menjalankan segala kegiatan usaha ...
2 paź 2021 · Kepastian mengenai regulasi pengawasan bank digital di Indonesia akhirnya terjawab setelah adanya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 2021. POJK tersebut mengatur secara rinci mengenai definisi, syarat, pengoperasian hingga tata kelola bank digital.
Bab ini berisi definisi yang digunakan dalam POJK ini yaitu definisi bank umum (Bank), TI, sistem elektronik, pusat data, pusat pemulihan bencana, rencana pemulihan bencana, direksi, dan dewan komisaris.
