Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. 9 paź 2021 · Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Perseroan perorangan ditujukan kepada pelaku UMK yang mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dan fasilitas dari perbankan dan pemerintah untuk mengembangkan usahanya.

  2. 17 wrz 2021 · Ada badan hukum yakni PT Perorangan, PT Persekutuan Modal dan koperasi serta badan usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, CV maupun Firma. Untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang menjadi subjek hukum adalah badan hukumnya, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya.

  3. 18 lut 2024 · UMKM tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur operasi mereka dan mem astikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Penting bagi UMKM untuk memahami dan mematuhi aspek...

  4. 12 kwi 2016 · Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang badan hukumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

  5. 6 gru 2022 · Sebelumnya UMKM diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2008, lalu kemudian diatur dalam PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut PP UMKM. UMKM yang ada di Indonesia jumlahnya terus bertambah dan semakin berkembang.

  6. 24 lis 2021 · Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang.

  7. 19 wrz 2020 · Di sisi kebijakan, dukungan pemerintah terhadap UMKM dapat dilihat dari produk hukum terkait UMKM. Meskipun belum secara khusus menerbitkan produk hukum mengenai UMKM, secara eksplisit dukungan pemerintah terhadap UMKM mulai tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.