Search results
11 paź 2017 · Melakukan diversifikasi usaha BUMDES melalui Badan Kerjasama BUMDES Antar-Desa di wilayah Kecamatan Kedungbanteng dengan membentuk Badan Hukum Unit Usaha Bersama BUMDES, yang melakukan usaha dan/atau bisnis keuangan (financial business) melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro dan usaha bersama (holding).-----
Untuk memperoleh status badan hukum, pemerintah desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa (“SID”). Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM.
3 gru 2019 · Dari uraian di atas, pendirian BUMDes mirip dengan Pendirian BUMN dan BUMD dalam bentuk Perum yang tidak membutuhkan akta Notaris, tapi didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan BUMN dan BUMD yang berbentuk PT, pendiriannya harus dituangkan ke dalam akta Notaris.
AKTA NOTARIS BUMDES - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free.
3 dni temu · Jenis-Jenis Akta Notaris. Pengertian di atas menunjukkan bahwa notaris membuat jenis-jenis akta otentik, yang terdiri dari dua bentuk: akta relaas dan akta partij. 1. Akta Relaas. Notaris mencatat langsung semua hal yang dilihat dan didengar dari para pihak dalam akta relaas. Contohnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan ...
Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Berdasarkan hasil penelitan 1) Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesisifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti ...
3 paź 2024 · Anda akan menemukan contoh penulisan akta notaris untuk berbagai jenis akta, seperti jual beli, hibah, dan perjanjian, beserta format penulisan yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan informasi tentang persyaratan, prosedur pembuatan, dan pentingnya akta notaris dalam aspek hukum.
