Search results
secara optimal. Di masa sebelum reformasi, BPK adalah lembaga yang kedudukannya di bawah kendali pemerintah. Di masa itu, Presiden dapat saja memerintahkan atau melarang BPK untuk melakukan pemeriksaan agar citra pemerintah terangkat atau mencegah terungkapnya beragam bentuk
Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.
BPK agar dapat berperan dalam penegakan transparansi fiskal sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kembali BPK perlu merehabilitasi kebebasan dan kemandiriannya yang dikekang selama era otoriter Orde Baru. Untuk itu, objek pemeriksaan BPK perlu diperluas untuk dapat memeriksa setiap sen pengelolaan dan pertanggungjawaban
Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320).
9 lis 2023 · Buku “Mengenal Lebih Dekat BPK” adalah sebuah panduan komprehensif yang memperkenalkan peran dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
A tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23 huruf E, BPK adalah satu-satunya lembaga eksternal yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dalam menjalankan fungsinya, BPK melakukan pemeriksaan yaitu proses
