Search results
bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E ayat 1). Kalimat lengkap pasal tersebut adalah: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Perubahan penting lain dalam amandemen tersebut adalah penambahan ketentuan bahwa yang
Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Dalam mempermudahkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK juga memiliki aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).
memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
31 sty 2024 · Pada tahun 2009, BPK RI meluncurkan program percontohan bernama e-audit untuk meningkatkan kualitas audit dalam organisasi. Melalui program ini, BPK akan bekerja sama dengan kliennya untuk ...
Renstra BPK 2020-2024 didukung dengan kerangka regulasi yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan BPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kerangka kelembagaan juga disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional.
Badan Pemeriksa Keuangan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat.
