Search results
Pengenaan pajak terhadap dana desa diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.
12 maj 2015 · Peraturan Terkait Ketentuan Pajak Dana Desa. Maka jika Anda atau saudara Anda, tetangga Anda adalah pejabat desa khususnya bendahara pengeluaran, aturan-aturan ini cukup dapat membantu Anda dalam menjalankan tugas: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu Kepala Desa beserta Perangkat Desa, khususnya Bendahara Desa.
13 cze 2024 · Salah satu fungsi yang terkait dengan anggaran dana desa adalah fungsi redistribusi pendapatan. Dengan pajak, pemerintah bisa mendorong pemerataan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat merata secara keseluruhan.
Pada artikel ini, Pajakku akan membahas pengenaan pajak atas dana desa, mencangkup ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut.
31 mar 2021 · Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Kemendagri, fokus pada Pembinaan Pengelolaan.
