Search results
3 paź 2015 · Apakah dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% saat kami membeli bahan kayu tersebut dari para petani ? Berbeda halnya, kalau pihak pembeli adalah Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
8 paź 2008 · Scrap atau "Besi Tua" adalah termasuk "BKP/Barang Kena Pajak" sehingga merupakan Obyek PPN jika diserahkan oleh PKP di dalam Daerah Pabean. PKP Penjual Buka FP Keluaran, dan bagi PKP Pembeli merupakan Pajak Masukan yang dapat di Kreditkan.
Untuk lebih memahami tentang apa saja yang termasuk Objek Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPN), silahkan disimak penjelasan seputar Objek PPN berikut ini. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: (Pasal 4 ayat (1) UU PPN) ekspor JKP oleh PKP. Secara khusus PPN juga dikenakan atas:
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
5 dni temu · PPnBM, atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, memainkan peran penting dalam struktur perpajakan di Indonesia, khususnya dalam mengatur distribusi barang-barang yang dianggap mewah. Pajak ini adalah bagian dari sistem pajak yang diterapkan di Indonesia untuk menambah pendapatan negara sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol agar ...
24 maj 2016 · apabila saya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan consumer goods yang sedang melakukan perbaikan bangunan gudang dan di dalam perbaikan saya membeli kayu dari perusahaan kayu. Apakah saya wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian kayu tersbut sbsr 0,25 % ??
4 maj 2022 · Pajak.com, Jakarta – Disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menandakan diberlakukannya pemberlakuan tarif PPN 11% sesuai UU No. 7 tahun 2021 tentang HPP. Pemberlakuan tarif PPN 11% ini memicu perbincangan publik mengenai kenaikan harga komoditas yang disebabkan oleh peraturan ini.
