Search results
Hukum acara perdata Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang hingga saat ini ternyata masih dipertahankan keberadaannya.
Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.
2 mar 2023 · Sepanjang penelusuran kami, setidaknya terdapat 10 asas hukum acara perdata yang mencakup hakim bersifat menunggu sampai dengan tidak ada keharusan mewakilkan. Apa saja asas acara perdata yang lainnya? Berikut kami jelaskan satu per satu. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang berfungsu untuk mengatur tentang bagaimana cara untuk dapat menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara, yaitu hakim.
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting. Pendapat Tentang Eigenrichting.
Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatnya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana ...
Hukum Acara Perdata yang juga disebut hukum perdata formil adalah kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil.
