Search results
Didasarkan pada karangan Tolib Effendi, S.H., M.H., yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana
Pidana, Proses-Proses Dalam Hukum Acara Pidana, dan Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 1 ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana.
Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa sarjana, sebagai berikut: J de Bosch Kemper: Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.1.
memahami dasar-dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber primer diktat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pada umumnya disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) dan didukung oleh beberapa
sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat- alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di
pengacara atau siapa saja yang senang dan ingin mendalami Ilmu Hukum acara pidana, karena buku ini ditulis secara sistematis, hirakis dan yuridis mencakup antara teori dan praktek dilapangan.
Hukum Acara Pidana. DAFTAR ISI. BAB I. PENGERTIANTUJUAN DAN RUANG LINGKUP. BERl AKUNYAHUKUM ACARA PIDANA.1. PENGERTIAN HUKUM ACARAPIDANA.1. TUJUAN HUKUMACARAPIDANA.2. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UU HAP..3. BAB II. ASAS-ASAS HAP..4. BAB III. PENYIDIK DAN PENYEUDIK.8. Perubahan Fundamental HAP..8. Perubahan Fundamental Dalam Penyidikan.9. BAB IV.
