Search results
13 lut 2016 · Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan.
- HUKUM ACARA PIDANA.ppt
Silabus mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang...
- HUKUM ACARA PIDANA.ppt
19 cze 2024 · Asas ini diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.1 2. Simons: Hukum Acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.2 3. Wirjono ...
23 sie 2022 · Silabus mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, subjek, objek, sumber hukum, asas-asas, ilmu-ilmu pembantu, serta tahapan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pra peradilan, persidangan dan upaya hukum dalam proses perkara pidana.
Pidana, Proses-Proses Dalam Hukum Acara Pidana, dan Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 1 ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana.
14 wrz 2023 · Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa ada 9 asas-asas hukum acara pidana dalam KUHAP. Sembilan asas hukum acara pidana yang dimaksud, antara lain asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; asas praduga tidak bersalah; asas oportunitas; asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; asas semua orang ...
Secara garis besar, asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Asas legalitas. Oleh karena adanya asas legalitas ini, semua tindakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana harus bersumber pada titik tolak the rule of law, yaitu: (1) berdasarkan ketentuan hukum dan undang-
