Search results
13 lut 2016 · Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan.
- Sejarah dan Asas Hukum Acara Pidana.pptx
Asas ini diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum...
- HUKUM ACARA PIDANA.ppt
Silabus mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang...
- Sejarah dan Asas Hukum Acara Pidana.pptx
19 cze 2024 · Asas ini diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
Pidana, Proses-Proses Dalam Hukum Acara Pidana, dan Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 1 ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana.
23 sie 2022 · Silabus mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, subjek, objek, sumber hukum, asas-asas, ilmu-ilmu pembantu, serta tahapan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pra peradilan, persidangan dan upaya hukum dalam proses perkara pidana.
Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan- peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar. 1
14 wrz 2023 · Sembilan asas hukum acara pidana yang dimaksud, antara lain asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; asas praduga tidak bersalah; asas oportunitas; asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim; asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap; asas tersangka atau ...
Secara garis besar, asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Asas legalitas. Oleh karena adanya asas legalitas ini, semua tindakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana harus bersumber pada titik tolak the rule of law, yaitu: (1) berdasarkan ketentuan hukum dan undang-
