Search results
2 paź 2024 · Dirujuk dari Jurnal Lex Administratum berjudul 'Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia' oleh Fitri Meilany Langi, tap MPR adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh MPR serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik ke luar dan ke dalam MPR.
3 gru 2015 · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda.
29 wrz 2023 · Ketetapan MPR atau Tap MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Secara hierarki TAP MPR ini berada di bawah UUD 1945. Hal itu berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
3 gru 2015 · Ketetapan MPR merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembent.
25 sty 2019 · TAP MPR atau Ketetapan MPR merupakan aturan yang dibentuk oleh MPR dengan melewati beberapa proses. Proses penyusunan TAP MPR dari awal hingga akhir adalah: Pembicaraan Tingkat 1; Tugas dan fungsi MPR pada proses penyusunan TAP MPR tingkat pertama adalah melakukan penyusunan rancangan ketetapan (Rantap) dan rancangan keputusan (Rantus). Rantap ...
18 sty 2019 · Demikian 6 fungsi ketetapan MPR. Jika dilihat begitu pentingnya sebuah ketetapan MPR, maka kedudukannyapun tinggi yaitu dibawah Undang Undang Dasar 1945. Kedudukan tap hak MPR ini ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 12 tahun 2011, disini dijelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
