Search results
26 lis 2018 · Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (“MA”) atau Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), yang berbunyi: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan ...
8 lip 2019 · tirto.id - Baiq Nuril memohon amnesti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Sejarah mencatat, Ir. Sukarno selaku Presiden RI pertama pernah memberikan amnesti kepada sejumlah pihak, termasuk orang-orang yang terlibat PRRI/Permesta.
Lantas bagaimana sejarah panjang pemberian amnesti oleh setiap Presiden RI? Presiden Soekarno pernah menerbitkan Keputusan Nomor 303 tahun 1959 yang memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.
7 lut 2020 · Dikutip situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA).
Pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi merupakan kewenangan presiden yang diamanatkan dalam UUD 1945.
12 lis 2021 · tirto.id - Pasal 14 UUD 1945 berisi tentang grasi dan rehabilitasi oleh presiden. Pasal ini mengalami amandemen dan berubah menjadi dua ayat. Sebelum amandemen, pasal 14 UUD 1945 terdiri dari satu ayat yang berbunyi: “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi”.
29 lip 2019 · HARAPAN Baiq Nuril bebas hukuman terbuka lebar. Jika amnestinya jadi dikabulkan, Nuril menambah panjang daftar orang-orang yang memperoleh amnesty dalam sejarah Indonesia. Berikut pemberian amnesti dari masa Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo.
