Search results
26 lis 2018 · Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (“MA”) atau Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”).
19 lip 2019 · Amnesti merupakan hak prerogatif presiden di bidang hukum. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur dan menjamin hak presiden untuk dapat memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan...
6 paź 2021 · Amnesti atau penghapusan hukuman diberikan Presiden Joko Widodo kepada Saiful Mahdi, dosen di Aceh yang dijerat pasal pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Teknologi (UU ITE)...
26 maj 2023 · Amnesti dan abolisi adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks penghapusan atau pengurangan sanksi pidana. Amnesti diberikan secara kolektif kepada individu atau kelompok tertentu, dan melibatkan penghapusan tanggung jawab hukum secara menyeluruh dalam suatu periode waktu.
30 lip 2019 · Pada 1959, Sukarno memberikan amnesti dengan mengeluarkan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 330 kepada orang orang yang tersangkut pemberontakan DII/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Amnesti diberikan lantaran para pemberontak dinilai telah insyaf dan mau kembali ke NKRI.
19 lip 2022 · Meskipun grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah kewenangan yudikatif yang dimiliki Presiden atau hak prerogatif Presiden, implementasinya tetap mempertimbangkan, antara lain, aspek politik, sosial, dan kemanusiaan demi menorehkan rasa keadilan rakyat.
5 lip 2023 · Amnesti adalah sebuah konsep hukum yang secara khusus menyoroti aspek penghapusan atau pengampunan tindakan pidana atau pelanggaran hukum. Sebagai tindakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, amnesti memiliki tujuan yang luas dan beragam, mulai dari mengakhiri konflik politik hingga memperkuat kepatuhan pajak.
