Search results
26 lis 2018 · Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (“MA”) atau Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), yang berbunyi: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan ...
26 maj 2023 · Amnesti dan abolisi adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks penghapusan atau pengurangan sanksi pidana. Amnesti diberikan secara kolektif kepada individu atau kelompok tertentu, dan melibatkan penghapusan tanggung jawab hukum secara menyeluruh dalam suatu periode waktu.
Konstitusi UndangUndang Dasar 1945 (Amandemen Pertama) Pasal 14 di mana penjelasannya adalah: 1) Presiden memberi Grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.78
Pemberian grasi, amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
19 lip 2019 · Amnesti merupakan hak prerogatif presiden di bidang hukum. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur dan menjamin hak presiden untuk dapat memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan...
1 mar 2018 · Abu Bakar Ba'asyir disarankan mengajukan grasi ke Presiden Jokowi. Namun ada juga pihak yang menyarankan Jokowi memberi amnesti untuk Ba'asyir. Apa bedanya?
5 lip 2023 · Amnesti adalah sebuah konsep hukum yang secara khusus menyoroti aspek penghapusan atau pengampunan tindakan pidana atau pelanggaran hukum. Sebagai tindakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, amnesti memiliki tujuan yang luas dan beragam, mulai dari mengakhiri konflik politik hingga memperkuat kepatuhan pajak.
