Search results
11 kwi 2024 · Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU 12/2011 dan perubahannya yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah ...
15 lip 2022 · Menurut asas ini, undang-undang tidak dapat diuji oleh badan peradilan, melainkan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Asas ini berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di sebuah negara.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum. Hierarki peraturan perundang-undangan pernah diatur dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000.
13 wrz 2021 · Pembukaan UUD 1945 menganut pokok pikiran mengenai ketuhanan. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi: “Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” Dalam kalimat tersebut, dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa.
Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Undang-undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
16 wrz 2023 · Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dalam undang-undang dasar atau undang-undang. Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat.
17 paź 2021 · UUD 1945 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan, bersifat mengikat yang berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sesuai amanat dalam pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR berhak mengubah dan menetapkan UUD.
