Search results
24 sty 2023 · Ada sebanyak 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal ini telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan Pemilu.
21 gru 2023 · Pada proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipatuhi sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Prinsip-prinsip tersebut membentuk landasan integral dalam penyelenggaraan Pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Berikut adalah rangkuman prinsip-prinsip tersebut: 1. Mandiri
24 sty 2023 · Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Atau yang biasa disebut sebagai UU Pemilu. Termasuk terkait pengertian, asas, 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, dan tujuannya.
12 kwi 2023 · Asas pemilu diatur melalui UU RI nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Bab 2, Pasal 2. Penjelasan dari masing-masing asas sebagai berikut: 1. Jujur. Penyelenggaraan pemilu perlu memastikan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai perturan perundangan yang berlaku.
3 lut 2022 · Sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penjabarannya sebagai berikut: Langsung: Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara;
31 sie 2022 · Adil artinya adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tidak ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Prinsip pemilu. Prinsip pemilu diatur berdasarkan UU No 7 Tahun 2017pasal 3. Terdapat 11 prinsip pemilu, meliputi: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional ...
20 gru 2023 · Prinsip penyelenggaraan pemilu perlu dipahami oleh setiap masyarakat. Setidaknya, terdapat 11 prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlaku di Indonesia. Prinsip tersebut telah diatur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pemilu.
