Search results
26 lip 2018 · Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia selama dua dekade terakhir, yang antara lain mencakup perubahan undang-undang, ruang lingkup pelanggaran yang diatur, sanksi yang diberikan, dan kelembagaan yang menangani pemilu.
9 lis 2013 · Djoko Prakoso. Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.
Kelas Virtual Perludem. Penegakan Hukum Pemilu: Pengantar Penegakan Hukum Pemilu. Senin, 13 Juli 2020 11.00 - 13.00 WIB. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem Fadli Ramadhanil, Peneliti Perludem. Pengantar.
3 lis 2023 · PRINSIP PEMILU Mandiri Jujur Adil Berkepastian hukum Tertib Terbuka Proporsional Profesional Akuntable Efektif Efisien Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi:
Pemberlakuan tindak pidana pemilu merupakan penerapan dari asas “lex spesialis derogate legi generalis” karena adanya suatu peristiwa khusus, yaitu pelaksanaan pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara hukum pidana pemilu dengan hukum pidana biasa.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 I. PENDAHULUAN A. Latar belakang Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokrati diantaranya adanya
DPR RI, DPRD, dan DPD (dalam tulisan ini disingkat menjadi pemilu legislatif) secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.
