Search results
24 sty 2023 · Disebutkan bahwa, ada 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang haru dipenuhi. Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum ...
2 lis 2023 · Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Namun demikian, guna menyederhanakan jawaban, maka dalam artikel ini kami akan membahas 9 contoh tindak pidana pemilu sebagai berikut:
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 I. PENDAHULUAN A. Latar belakang Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokrati diantaranya adanya
sistem keadilan pemilu dibangun dalam UU Pemilu. Pertama, terkait prosedur pelaksanaan, UU Pemilu telah mengatur seluruh aspek penyelenggaraan 11 tahapan pemilu.13 Selain itu, UU Pemilu juga telah mengatur ihwal hak pilih,14 penyelenggara pemilu yang independen,15 dan mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa.16
6 gru 2021 · Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta menemukan basis argumentasi yang ideal untuk digunakan sebagai perbaikan terhadap penanganan...
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan ini memaparkan 11 prinsip penyelenggara pemilu yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Daftar Isi. Konsep keadilan pemilu 5. Pentingnya sistem keadilan pemilu 7. Menegakkan hak pilih 7. Keadilan pemilu dan siklus pemilu 8. Mencegah terjadinya sengketa pemilu 9. Kerangka hukum yang tepat 10. Budaya politik dan kewargaan yang demokratis 11.
