Search results
hukum untuk dapat memastikan pemilu yang demokratis. Tujuan terbitan ini adalah mengidentifikasi standar-standar pemilu yang penting bagi keseragaman, keandalan, konsistensi, ketepatan, dan profesionalisme secara menyeluruh dalam pemilu. Walaupun terdapat tingkat penerimaan yang
PEMILU DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA I ndonesia merupakan negara hukum (recht staat) dan bukan negara kekuasaan (macht staat) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata kepada kehendak mayoritas, namun juga harus dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
Sebagai edisi pertama, keseluruhan buku ini berisi persoalan seputar hak asasi manusia, demokrasi dan pemilu, lembaga negara, dan otonomi daerah. Adapun, edisi kedua lebih difokuskan pada persoalan seputar Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.
Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
persoalan soal efektifitas penyelenggaraan dan penegakan hukum Pemilu serentak 2019 dan Pilkada 2020. Di samping itu, Penelitian ini juga mendesain kerangka hukum yang relevan untuk digunakan dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024 serta menawarkan kerangka hukum yang perlu dibentuk untuk
Berdasarkan dokumendokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu: a) penyusunan kerangka hukum; b) pemilihan sistem pemilu; c) penetapan daerah pemilihan; d) hak untuk memilih dan dipilih; e) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; f) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; g) kampanye pemilu yang demokratis; h ...
