Search results
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
20 maj 2016 · hukum adat yang masih dipegang erat oleh masyarakat hukum adat telah mendapat legitimasi dalam UUD 1945 (Pasal 18B) yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain...
aturan dalam masyarakat adat berbeda dengan hukum positif yang berlaku, tetapi hal tersebut adalah wajar untuk menghormati keberadaan masyarakat adat yang masih dijunjung tinggi. Namun dalam perjalanannya, hak pilih masyarakat adat acapkali menemui beberapa hambatan, baik secara aspek sistem pemilu,
3 mar 2023 · Perlunya Kodifikasi Hukum. Mengapa kodifikasi hukum tumbuh dan diperlukan? Fungsi kodifikasi hukum adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di suatu negara. Di Indonesia, sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional, hukum yang berlaku adalah hukum adat.
Tujuan umum daro kodifikasi agar adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum seperti menurut Sutjipto Rahardjo dalam bukunya yaitu tujuan kodifikasi untuk membuat kumpulan perundang undangan itu sederhana dan mudah dikuasai tersusun secara logis, serasi, dan pasti.
5 cze 2021 · Penerapan pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, pluralisme hukum lemah di mana negara mengakui hukum adat baik melalui...
kan pencatatan Hukum Adat yang dilakukan oleh fungsionaris-fungsionaris atau pejabat-pejabat. Contoh : Awig-Awig, dikalangan masyarakat Adat di Bali. Apabila dilihat dari sudut pandangan seorang ahli hukum yang sangat terkesan oleh Unifikasi dan atau Kodifikasi maka keseluru-han Hukum Adat Indonesia tidaklah teratur, tidak sempurna, tidak
