Search results
24 sty 2023 · Ada sebanyak 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal ini telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan Pemilu.
1 maj 2024 · Dalam konteks ini, perhatian terhadap peran masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelang Pilkada 2024 menjadi sorotan penting. Keterlibatan dan kontribusi mereka di dalam...
7 lut 2024 · Pada Pemilihan umum legislatif (Pileg) 2024, Aleta Baun ditunjuk oleh masyarakat adat Tiga Batu Tungku yang terdiri atas suku Mollo, Amanatun, dan Amanuban maju sebagai caleg DPR RI.
14 sie 2018 · Beberapa masyarakat adat menggunakan aturan tradisional dalam melaksanakan pemilu, yang berbeda dengan hukum positif nasional.
Dalam konteks pemilu, masyarakat adat memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan hak pilihnya. Pendataan pemilih, aksesibilitas dan pengakuan menjadi permasalahan utama bagi
11 sty 2024 · Instrumen hukum untuk mengakui masyarakat adat sebenarnya sudah banyak diatur dalam berbagai lembar negara. Beberapa instrumen hukum itu antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2021, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 67.
1 cze 2019 · PANDUAN PILKADA UNTUK MASYARAKAT ADAT. Buku ini merupakan rangkaian buku sebelumnya, “Politik Representasi Masyarakat Adat” dan “Pendapilan Berbasis Kohesivitas Adat” yang mencoba memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Adat.