Search results
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya; bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religious, adat yang kukuh dan budaya yang Islam merupakan sumber nilai dan norma dalam menata kehidupan masyarakat ...
Hukum adat yang berlaku di Aceh memiliki keterkaitan erat terhadap prinsip syariah dan memegang peranan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ideal, syariah adalah sebuah sistem yang dapat memandu banyak hal penting dalam kehidupan, meliputi: hal yang memajukan amal, kesejahteraan sosial, dan keselarasan hidup bersama.
Beberapa prinsip dalam ACE (2012) yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, yaitu: Menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demoktaris. Kode etik, integritas pemilu juga bergantung pada perilaku etis para penyelenggara pemilu, kandidat, partai dan semua peserta dalam proses pemilu.
Penyelesaian konflik norma hukum bagi KIP Aceh dapat dilakukan dengan menerapkan asas preferensi hukum. Berdasarkan asas tersebut, sejatinya aturan bagi KIP Aceh harus disesuaikan dengan UU Pemilu, bukan dengan UUPA.
Adanya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh telah memberikan aturan khusus lainnya bagi Aceh dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu.
3 wrz 2021 · Pemilu 2004, 2009 dan 2014 memiliki konteksnya masing-masing untuk Aceh. Konteks yang dimaksud adalah konteks dalam periode konflik, pasca konflik dan pada masa perawatan perdamaian.
