Search results
Hukum adat yang berlaku di Aceh memiliki keterkaitan erat terhadap prinsip syariah dan memegang peranan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ideal, syariah adalah sebuah sistem yang dapat memandu banyak hal penting dalam kehidupan, meliputi: hal yang memajukan amal, kesejahteraan sosial, dan keselarasan hidup bersama.
Tulisan ini membahas beberapa hal, yaitu : gampong sebagai masyarakat hukum adat, histori dan dasar kewenangan gampong menyelesaikan sengketa/perselisihan, asas-asas peradilan adat, mekanisme penyelesaian sengketa/ perselisihan, sanksi yang dapat diterapkan dan kekuatan mengikatnya.
Dalam pemabahasan tentang revitalisasi hukum adat di Aceh ini akan dijelaskan tentang; Pengertian adat dan hukum adat dalam beberapa terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di Aceh, Payung hukum penerapan hukum adat di Aceh, legalitas lembaga-lembaga adat Aceh, lembaga-lembaga adat pasca penandatanganan MOU Helsinki, peranan
seperti pertanahan, perdata dan perkawinan yang ada dalam hukum adat sejatinya merupakan kristalisasi nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian mencoba untuk menguraikan model penyelesaian sengketa dan peradilan adat di Aceh, yakni
30 paź 2023 · Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, dalam pasal ini, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak...
Dalam konteks pemilu, masyarakat adat memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan hak pilihnya. Pendataan pemilih, aksesibilitas dan pengakuan menjadi permasalahan utama bagi
Sejalan dengan prinsip ini Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya penguatan adat dan reusam di antaranya dengan mensahkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
