Search results
Hukum adat yang berlaku di Aceh memiliki keterkaitan erat terhadap prinsip syariah dan memegang peranan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ideal, syariah adalah sebuah sistem yang dapat memandu banyak hal penting dalam kehidupan, meliputi: hal yang memajukan amal, kesejahteraan sosial, dan keselarasan hidup bersama.
Tulisan ini membahas beberapa hal, yaitu : gampong sebagai masyarakat hukum adat, histori dan dasar kewenangan gampong menyelesaikan sengketa/perselisihan, asas-asas peradilan adat, mekanisme penyelesaian sengketa/ perselisihan, sanksi yang dapat diterapkan dan kekuatan mengikatnya.
Model lainnya yakni model penyelesaian sengketa yang menyerupai persidangan formil dan merujuk kepada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Kata-kata Kunci: Adat; sistem peradilan adat; penyelesaian sengketa.
30 paź 2023 · Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, dalam pasal ini, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak...
14 sty 2018 · Abstrak Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini, pertama, untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat Aceh terutama masyarakat pada daerah Gampong (perkampungan) tentang penerapan peradilan adat...
Kajian ini membahas mengenai revitalisasi hukum adat di Aceh. Ketika berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari’at. Hukum Islam yang telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian
30 paź 2018 · Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal se jumlah asas y ang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Sejauh ini, ada sejumlah asas yang telah
