Search results
Hukum adat yang berlaku di Aceh memiliki keterkaitan erat terhadap prinsip syariah dan memegang peranan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ideal, syariah adalah sebuah sistem yang dapat memandu banyak hal penting dalam kehidupan, meliputi: hal yang memajukan amal, kesejahteraan sosial, dan keselarasan hidup bersama.
Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu
24 sty 2023 · Ada sebanyak 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal ini telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan Pemilu.
seperti pertanahan, perdata dan perkawinan yang ada dalam hukum adat sejatinya merupakan kristalisasi nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian mencoba untuk menguraikan model penyelesaian sengketa dan peradilan adat di Aceh, yakni
Hasil penelitian. menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh. didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan wewenang. untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
dimaksud sebagai dasar hukum pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh sebabagai berikut: · Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini memang tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan Adat di Aceh, namun
30 paź 2023 · Salah satu wilayah di Indonesia yang masih menerapkan hukum adat sebagai hukum daerah ialah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberlakukan syari’at islam sebagai hukum yang mengatur...
