Search results
14 sie 2018 · Beberapa masyarakat adat menggunakan aturan tradisional dalam melaksanakan pemilu, yang berbeda dengan hukum positif nasional.
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
1 cze 2019 · PANDUAN PILKADA UNTUK MASYARAKAT ADAT. Buku ini merupakan rangkaian buku sebelumnya, “Politik Representasi Masyarakat Adat” dan “Pendapilan Berbasis Kohesivitas Adat” yang mencoba memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas Masyarakat Adat.
panduan untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024, apakah sudah mencerminkan prinsip inklusiitas atau belum, serta menjadi acuan bagi kelompok marginal dan rentan untuk menentukan pilihan kandidatnya
20 maj 2016 · Berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan hukum tata negara adat diatur dalam Pasal 18B 11 , sebagai berikut. 10 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung : Mandar...
23 paź 2023 · Penyebab belum terpenuhinya hak politik masyarakat adat untuk memilih dalam pemilu salah satunya adalah kendala dalam pendataan masyarakat adat sebagai pemilih. Masalah yang dihadapi dalam melakukan pendataan masyarakat adat utamanya adalah tidak dimilikinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Masyarakat adat memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam konteks pemilu, masyarakat adat memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan hak pilihnya.
