Search results
19 sie 2020 · Sumber Hukum Agraria. Semua Undang-undang yang dibuat harus ada dasar hukumnya, begitu juga hukum agraria. Hukum agraria yang dimaksud adalah Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Dasar atau sumber hukum agraria di Indonesia ada 2 macam, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
15 maj 2023 · Sebagai informasi, dasar hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Dalam peraturan hukum agraria ini, setidaknya dikenal adanya tujuh asas (Anggraini, 2012:179).
24 lis 2022 · Pengertian Hukum Agraria. Hukum agraria adalah berbagai kaidah yang mengatur hubungan antara orang dengan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Hartanto, 2022, hlm. 144). Di Indonesia, hukum agraria diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang sering disingkat UUPA.
Sesuai titelnya, maka buku ini berupaya menyederhanakan muatan pembahasannya terfokus kepada pokok kajian hukum pertanahan sebagai bagian dari lingkup hukum agraria secara umum. Tujuannya adalah mendekatkan dan mengenalkan konsep-konsep dasar pengaturan hukum tanah di Indonesia.
Undang-Undang Pokok Agraria (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. [1] .
17 paź 2012 · Artikel ini menjelaskan dasar-dasar hukum agraria nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dasar-dasar tersebut adalah kenasionalan, hak ulayat, hak umum, hak penggunaan, hak pemilik, hak pengelolaan, dan hak pemerintah.
20 kwi 2024 · Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan Agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pokok Dasar Agraria (selanjutnya disebut “UU 5/1960”) berikut dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan pelaksananya. Lihat artikel lengkap.
