Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berisi dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIH di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terdiri dari Dokumen Hukum Seperti Peraturan Perundang-Undangan, Monografi Hukum, Artikel Hukum, Putusan Pengadilan dan dokumen hukum lainnya.

    • Dokumen Hukum

      Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional...

    • Visi-Misi

      Visi misi pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik,...

    • Struktur Organisasi

      Sturktur organisasi jdihn terdiri dari pusat jdihn (bphn)...

    • Statistik JDIHN

      Statistik keanggotaan jdihn dan dokumen-dokumen hukum yang...

    • Agenda

      Rapat Evaluasi Pengelolaan JDIH Kemkominfo Tahun 2023 dan...

    • Galeri Foto

      gallery memuat informasi, kegiatan-kegiatan atau agenda yang...

  2. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

  3. 24 wrz 2024 · Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia.

  4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengintegrasikan berbagai jenis dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIH yang di integrasikan dalam satu portal dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

  5. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

  6. jdih.ojk.go.idJDIH | OJK

    Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan OJK. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal OJK maupun masyarakat.

  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 494/O/2024 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

  1. Ludzie szukają również