Search results
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2011; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
18 sie 2021 · Cakupan kegiatan pengelolaan Rumah Susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun. PPPSRS mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan Rumah Susun yang memberikan jaminan keamanan konstruksi serta keandalan bangunan.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU ...
Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
14 wrz 2021 · Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah beberapa materi muatan UU Rusun, secara tidak langsung akhirnya mendorong lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (PP Rusun).
27 lis 2020 · Berbeda dengan pengaturan UU Rumah Susun sebelumnya, di dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa penerbitan perizinan terkait dengan rumah susun oleh pemerintah daerah, seperti (i) pengesahan gambar dan uraian, (ii) sertifikat laik fungsi, (iii) rencana fungsi dan pemanfaatan maupun perubahannya, dan (iv) perizinan berusaha pengelola rumah susun ...
