Search results
PUTUSAN Nomor 21/PUU-XIII/2015. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sepanjang frasa "Pasal 59 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "masa transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 ...
sinkronisasi uu nomor 20 tahun 2011 tentang rusun dengan peraturan tentang pembangunan rusun DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (Studi pada Rumah Susun DKI Jakarta) Volume 7 Special Issue Februari 2021 Hal 223-234
Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai ...
IMPLEMENTASI UU NO.20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Renti Maharaini Kerti. Abstract. Idealnya, posisi konsumen dan pelaku usaha adalah sama “simbiosis mutualisme”, namun kenyataannya tidak pernah tercapai.
15 mar 2023 · This paper is reviewing the application of synchronization Law No. 20 of 2011 on Flats (Rusun) associated with the certainty of consumer legal protection. The research methods used are normative juridical and empirical juridical.
9 lis 2011 · Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas UU 20 TAHUN 2011 tentang Rumah Susun melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
